Pentingnya Kesadaran Masyarakat Berpartisipasi dalam Pemilu, Jangan Sampai GolPut!

Golput, singkatan dari “golongan putih,” merujuk pada sikap atau tindakan sekelompok warga negara yang memilih untuk tidak memberikan suara atau memilih untuk tidak ikut serta dalam proses pemilihan umum.

Golput, dalam banyak hal, merupakan refleksi dari tantangan yang dihadapi sistem demokrasi. Meskipun merupakan hak setiap warga negara untuk memberikan atau tidak memberikan suara, perlu adanya upaya bersama untuk meningkatkan partisipasi politik. Dengan pendidikan politik yang lebih baik, penyajian calon yang lebih baik, dan keterlibatan aktif masyarakat, kita dapat membangun demokrasi yang lebih kuat dan lebih inklusif.

Artikel ini akan membahas fenomena golput, menggali penyebabnya, dampaknya terhadap demokrasi, serta cara-cara untuk merespons dan mengatasi tantangan ini.

Penyebab Golput:

1. Ketidakpuasan Terhadap Calon: – Salah satu penyebab utama golput adalah ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Warga negara mungkin merasa bahwa tidak ada kandidat yang benar-benar mewakili nilai atau aspirasi mereka.
2. Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Politik: – Beberapa golputers mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan. Mereka merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan mengubah apa pun atau bahwa sistem politik tidak memadai.
3. Kurangnya Pendidikan Politik: – Tingkat pendidikan politik yang rendah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan untuk golput. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik dapat membuat seseorang merasa tidak termotivasi untuk memberikan suara.

Dampak Golput Terhadap Demokrasi:

1. Legitimasi Pemerintahan: – Golput dapat merugikan legitimasi pemerintahan yang terpilih karena kurangnya dukungan dari seluruh warga negara.
2. Representasi yang Tidak Maksimal: – Jika banyak warga negara golput, representasi dalam pemerintahan mungkin tidak mencerminkan kehendak sebenarnya dari seluruh masyarakat.
3. Pemisahan Diri dari Keputusan Publik: – Golput dapat menyebabkan pemisahan diri dari proses pengambilan keputusan publik, mengurangi rasa tanggung jawab dan keterlibatan warga negara dalam pembentukan arah negara.
4. Cara Mengatasi Golput:
5. Pendidikan Politik yang Meningkat: – Meningkatkan pendidikan politik dapat membantu meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya partisipasi politik mereka.
6. Keterlibatan Aktif Masyarakat: – Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik lokal dan nasional dapat mengurangi tingkat golput.
7. Penyajian Calon yang Lebih Representatif: – Partai politik dan calon perlu berupaya menyajikan diri mereka dengan cara yang lebih representatif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi ketidakpuasan.Top of Form

Siapa saja yang masuk kedalam kategori Pemilih dalam Pemilu?
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 1 No. 7 Tahun 2022, Pemilih dalam Pemilu adalah warga negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Pemilih dalam Pemilu ini memiliki hak untuk memilik pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Apa saja syarat menjadi Pemilih dalam Pemilu? Aturan tentang syarat Pemilih dalam Pemilu ini telah termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Pasal 4 No. 7 Tahun 2022. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pemilih dalam Pemilu:
Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin,atau sudah pernah kawin. Namun syarat untuk menjadi Pemilih PKPU telah mengaturnya di dalam PKPU No. 7 Tahun 2022 syaratnya adalah sebagai berikut:

• Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
• Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
• Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
• Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan E-KTP, Paspor
• Bagi Pemilih belum mempunyai E-KTP dapat menggunakan Kartu Keluarga (KK).
• Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.