Thursday, January 3, 2019

Soal Selang Cuci Darah, Sandi Sebut Esensi Prabowo Lebih ke Kondisi BPJS

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno (Luthfiana Awaluddin/detikcom)
Jurnalpolitik.id - Calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto lagi-lagi membuat pernyataan yang mengejutkan publik. Baru-baru ini ia mengatakan dirinya mendapat laporan bahwa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), satu selang cuci darah dipakai oleh empat puluh orang.

Pernyataan ini dibantah oleh pihak rumah sakit. Direktur Medik dan Keperawatan RSCM, dr. Sumaryono, menegaskan bahwa pelayanan hemodialisis menggunakan selang satu kali pakai.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno menilai pernyataan pasangannya di Pilpres 2019 itu ada kaitannya dengan masalah anggaran BPJS Kesehatan. Sandi menuturkan bahwa pengelolaan BPJS saat ini telah menyebabkan defisit hingga belasan triliun rupiah.


"Kuncinya BPJS. Menurut kita pengelolaan BPJS yang seperti kita ketahui BPJS sudah defisit belasan triliun," kata Sandi di kawasan Meruya, Jakarta Barat, Kamis malam (3/1).

Akibat defisit yang kian membengkak, membuat pihak rumah sakit mengalami kerugian. Sebab, jumlah tunggakan yang tinggi membuat pihak rumah sakit harus menangung semuanya.

Sandi menyebut tak hanya RSCM, tapi ada banyak rumah sakit lain yang mengalami hal serupa. Mereka kesulitan membayar pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien, seperti biaya dokter, obat-obatan, dan peralatan medis.

"Banyak sekali rumah sakit yang mengalami kesulitan, sehingga pembayaran kepada pelayanan kesehatan masyarakat baik itu dokter obat-obatan peralatan medis juga terkendala. Nah itu yang menjadi esensi yang disampaikan pak Prabowo," kata Sandi.

Baca JugaRSCM Bantah Pernyataan Prabowo Soal Slang Cuci Darah

Melihat fenomena BPJS yang memiliki defisit tinggi, Sandiaga mengatakan akan berusaha untuk mengelola layanan kesehatan masyarakat itu dengan baik. Ia akan menyiapkan anggaran khusus untuk pengelolaan tersebut.

“Kami akan mengurus BPJS dengan lebih baik ke depan,” kata Sandi. “Kami akan kelola, akan hitung berapa perlunya BPJS itu dan kita siapkan anggarannya, jangan sampai terlambat.”

Ia ingin agar ke depannya tidak ada lagi keterlambatan pembayaran dana yang dilakukan oleh BPJS. Sebab, hal ini akan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat.

“Intinya, kita ingin tidak ada keterlambatan pembayaran,” imbuh Sandi. “Kita ingin BPJS punya dana cukup, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat tidak terhambat.”
close