Friday, January 4, 2019

Soal Penjemputan Paksa Andi Arief, Demokrat: Kami Siap Beri Bantuan Hukum

Ferdinand Hutahaean
Jurnalpolitik.id - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memprotes percobaan penjemputan paksa oleh aparat kepolisian terhadap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief ke rumah orang tuanya di Lampung.

Andi Arief merupakan salah satu politisi yang mengomentari informasi bohong (hoaks) tentang 7 kontainer berisikan surat suara Pilpres 2019 yang sudah dicoblos.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian harus segera memberikan penjelasan ikhwal percobaan paksa oleh polisi terhadap Andi Arief.

BACA JUGARumahnya Digeruduk Mobil Polda, Andi Arief: Mohon Hentikan Pak Presiden!

"Pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan polisi setelah seseorang tiga kali tidak memenuhi panggilan. Sampai hari ini, Andi Arief belum pernah sekalipun mendapat panggilan polisi dalam kasus apapun yang mungkin disangkakan kepadanya," kata Rachland dalam pernyataan resminya yang diperoleh Bisnis, Jumat siang (04/01/2019).

Dia mengemukakan apabila Andi menjadi target operasi Polisi, maka polisi telah melakukan excessive use of power yang sepenuhnya tidak bisa diterima.

Selain pejabat utama Partai Demokrat, Andi Arief dikenal sejak muda sebagai aktivis yang tidak gentar menyuarakan kebenaran. Dia juga merupakan active citizen yang ikut membidani kelahiran reformasi dan merawat pertumbuhan demokrasi di negeri ini.

Dalam pengertian apapun, Andi Arief bukan pelaku kriminalitas yang dapat memberi polisi justifikasi yang masuk akal terhadap upaya penjemputan paksa terhadapnya.

"Apabila polisi membutuhkan keterangan dari Andi Arief, kami memastikan beliau akan memenuhinya sebagai warga negara yang sadar hukum. Kami bahkan akan mendampinginya memenuhi panggilan polisi. Namun polisi berkewajiban melakukan tugas tugasnya dalam cara yang menghormati hak-hak sipil, bukan malah melanggarnya.

Rachland menegaskan pihaknya menunggu klarifikasi segera dari Kapolri. "Termasuk apakah penjemputan paksa itu adalah buah dari pertimbangan otonom hukum atau pesanan dari otoritas politik".

BACA JUGAKabar Polisi Geruduk Rumah Andi Arief, Ini Kata Polri

Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean juga mengatakan, bahwa pihaknya akan melindungi dan memberikan bantuan hukum terhadap Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang mengaku rumahnya di Lampung digeruduk oleh kepolisian dari Polda Lampung.

Ferdinand menilai perbuatan kepolisian tersebut tidak dapat dibenarkan karena tak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Ya, pasti kami akan lindungi Andi secara hukum dan bantu secara hukum. Status Andi Arief saja belum diumumkan, belum dipersiksa kok sudah mau dijemput paksa. Tidak ada alasan melakukan itu," kata Ferdinand saat dihubungi wartawan Tirto, Jumat (4/1/2019) siang.

Kendati Ferdinand mengatakan tidak melihat langsung kejadian penggerudukan rumah Andi secara langsung, namun partai tetap mempercayai Andi Arief.


"Kami minta polisi jangan jadikan Andi Arief seperti kriminal dan pejahat yang sedang DPO. Kirimkan panggilan resmi sesuai KUHAP, maka kami akan antar Andi Arief ke polisi untuk diperiksa," katanya.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui akun twitternya mengaku bahwa rumahnya digerudug kepolisian dari Polda Lampung pada Jumat (4/1/2018) siang. Andi juga mengaku tidak bersalah dan siap hadir jika keterangannya diperlukan oleh pihak kepolisian.

"Rumah saya di Lampung digerudug dua mobil Polda mengaku cyber. Pak Kapolri, apa salah saya. Saya akan hadir secara baik2 kalau saya diperlukan," tulisnya lewat akun Twitternya, pukul 11.26 WIB.

Ia juga meminta Kapolri Tito Karnavian agar jangan berlaku kejam terhadap dirinya karena dirinya hanya rakyat biasa dan bukan teroris.

"Pak Kapolri, jangan kejam terhadap rakyat. Salah saya apa. Kenapa saya hendak diperlakukan sebagai teroris. Saya akan hadir jika dipanggil dan diperlukan," tulisnya di twitter.
close