Tuesday, January 1, 2019

RSCM Bantah Pernyataan Prabowo Soal Slang Cuci Darah


Prabowo Subianto (Foto: Dok. BPN Prabowo-Sandi)
Jurnalpolitik.id - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut masalah keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat kualitas layanan di rumah sakit terabaikan. Hal itu diklaim membuat rumah sakit menggunakan satu selang cuci darah untuk beberapa pasien.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Ceramah Kebangsaan Akhir Tahun yang digelar di kediamannya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diunggah di di laman Facebook-nya, Minggu (30/12/2018).

"Saya dapat laporan di RSCM ada alat pencuci ginjal dan seharusnya hal itu punya saluran-saluran dari plastik, dari karet, dan tentunya dipakai satu orang satu kali. Saya dengar ada yang melaporkan kepada saya di RSCM hari ini dipakai 40 orang," kata Prabowo, disambut suara terkejut sejumlah peserta yang hadir.

Baca JugaPrabowo: Slang Cuci Darah di RSCM Dipakai 40 Orang

Ia menjelaskan, penderita sakit ginjal sangat bergantung pada pencucian darah. Karena itu jika satu alat tersebut dipakai 40 orang, si penderita akan mendapat berbagai macam penyakit.

"Jadi orang sakit ginjal, dia harus hidup dari pencucian darah. Jadi kalau ke RSCM, alat dipakai 40 orang, dia bisa dapat macam-macam [penyakit jika selang dipakai banyak orang]. Hepatitis A, B, C, dia bisa dapat malaria, dia bisa dapat HIV," kata Prabowo.

Selanjutnya, Prabowo menyoroti bahwa negara gagal melayani rakyat dalam hal pelayanan kesehatan.

"Bayangkan. Ini menurut saya, negara kita ini gagal melayani rakyat," ujarnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengklaim permasalahan keuangan di BPJS Kesehatan juga membuat pemberian gaji para tenaga medis tertunggak beberapa bulan.

"Rumah sakit sudah tidak dibayar berbulan-bulan. BPJS sudah utang. Tokoh-tokoh dokter di beberapa tempat tidak dibayar gaji enam bulan, dokter dan paramedis," kata Prabowo.

Terkait hal ini, Direktur Medik dan Keperawatan RSCM Sumariyono membantah pihaknya menggunakan satu selang cuci darah untuk beberapa orang.

Menurutnya, RSCM menerapkan dua jenis penggunaan alat kesehatan, yakni sekali pakai (single use) dan pemakaian berulang (reuse). Untuk selang cuci darah sendiri, RSCM menurut Sumariyono memang sempat menggunakannya untuk beberapa kali pemakaian namun hanya untuk pasien yang sama.

"Kami sejak 2012 sudah menggunakan single use, satu kali untuk satu pasien," ucap Sumariyono.

Diketahui, peralatan hemodialisis terdiri dari tiga komponen utama. Yakni, mesin hemodialisis, selang hemodialisis (blood tubing), dan ginjal buatan atau dialiser.

Mesin hemodialisis bisa digunakan berulang kali dan untuk banyak pasien karena tak ada kontak langsung dengan darah. Sedangkan, dialiser digunakan sekali atau berulangkali namun hanya untuk pasien yang sama setelah proses sterilisasi dan uji kelayakan.

"Mesin digunakan banyak pasien. Mesin untuk menggerakkan [darah dalam proses hemodialisis] saja," ucap Sumariyono.

"RSCM menggunakan sekali pakai [single use] baik untuk selang hemodialisis maupun dialiser," ia menambahkan.

Direktur Utama RSCM Lies Dina Liastuti juga menepis tudingan bahwa masalah anggaran di BPJS Kesehatan berdampak pada pemberian gaji bagi tenaga medis. Pihaknya sudah mengatur efisiensi anggaran lewat Kendali Mutu Kendali Biaya (KNKB). Alhasil, pihak RS bisa menyisihkan dana untuk gaji ataupun remunerasi pegawai.

"Rumah sakit pemerintah sudah memiliki rancangan anggaran, alokasi per bulan sudah mengatur. RSCM tidak pernah gagal bayar ke pegawai," kata Lies.

Lies mengakui kadang ada keterlambatan pencairan dana dari BPJS Kesehatan kepada pihaknya hingga dua bulan. Namun, itu diakuinya tak berdampak pada layanan. Sebab, RSCM bisa menerapkan sistem subsidi silang berkat pengelolaan unit layanan non-BPJS Kesehatan yang memberi profit. Misalnya, paviliun Kencana.

"[Keterlambatan BPJS Kesehatan] 1-2 bulan sekarang. Tapi pendapatan RSCM begitu besar. Misalnya dari paviliun, piutang lancar, enggak macet. Kalaupun [pembayaran] terlambat [BPJS Kesehatan] pasti akan bayar," tuturnya.

Di samping itu, lanjut Lies, ada pula layanan jaminan kesehatan jenis lain di luar BPJS Kesehatan, seperti Jasindo dan Jamkesda.

Baca JugaHari Ini, Tahanan KPK Mulai Diborgol!

"BPJS Kesehatan satu bagian saja. Setiap menajemen cari alternatif lain, enggak berpaku pada [BLJS Kesehatan] itu, bagaimana subsidi silang," jelas dia.

"Saya berharap [isu] ini tidak jadi meresahkan masyarakat," tandas Lies.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengklaim defisit keuangan lembaganya mencapai Rp16,5 triliun.

Sementara, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut defisit lembaga itu sebesar Rp10,98 triliun.

Pemerintah pun sudah menyuntikkan dana dari APBN sebesar APBN untuk BPJS Kesehatan mencapai Rp10,25 triliun dalam dua tahap untuk menutup defisit itu.
close