Tuesday, January 1, 2019

Hari Ini, Tahanan KPK Mulai Diborgol!

Salah satu tahanan KPK, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, dalam kondisi tangan diborgol saat terlihat di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/1/2019).
Jurnalpolitik.id - Tahanan kasus korupsi yang ditangani KPK mulai diborgol. Pemborgolan ini sesuai dengan rencana KPK yang ingin para tahanan di borgol mulai 2019.

Seperti yang terlihat di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/1/2019). Salah satu tahanan KPK, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, terlihat diborgol saat dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Kendati diborgol, para koruptor juga tetap memakai rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Cecep merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar. Hari ini, Cecep diperiksa sebagai saksi untuk Irvan.


Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu (12/12) lalu. KPK kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka dugaan pemerasan.

Para tersangka ialah Irvan selaku bupati, Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan. Keempatnya kini telah ditahan KPK.

Irvan diduga memeras kepala SMP di Cianjur terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan senilai Rp 46,8 miliar. Dana itu kemudian dipotong sebesar 14,5 persen oleh Irvan dan sejumlah pihak lain. Sementara itu, jatah untuk Irvan secara pribadi adalah 7 persen dari total DAK atau sekitar Rp 3,2 miliar.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan rencana untuk menerapkan peraturan yang mengatur tentang pemborgolan tahanan usai menjalani pemeriksaan. Dia pun akan mempertimbangkan agar aturan tersebut dapat dimulai pada 2019.

Baca JugaOTT Bupati Cianjur, KPK: Diduga Terkait Suap Anggaran Pendidikan

"Kita udah punya Perkom (Peraturan Komisi) sebetulnya. Perkom itu mirip dengan teman-teman di kepolisian, begitu menjadi tersangka dan tahanan kemudian setelah keluar pemeriksaan itu kan diborgol," jelas Agus Rahardjo di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (28/12).

"Mudah mudahan nanti bisa diterapkan di tahun 2019," sambung Agus.

Agus juga berharap adanya perubahan terhadap Undang-Undang terkait sanksi sosial di masyarakat terhadap koruptor. Dia menilai sanksi sosial di masyarakat dapat membawa efek jera bagi para koruptor.

"Kita juga berharap ada perubahan terhadap UU kita yang memungkinkan sanksi sosial. Bisa aja kan melakukan itu mungkin bisa membuat orang menjadi agak sungkan ya agak malu untuk melakukan korupsi karena memang hukumannya termasuk yang akan diterima dari masyarakat," ucapnya.
close