Thursday, December 6, 2018

KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Fadli Zon: Jangan Ngomong Sembarangan




Jurnalpolitik.id - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang menyebut anggota DPR tidak digaji jika undang-undang (UU) tidak rampung.

Menurut Fadli, KPK tak mengerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang dan karenanya para petinggi KPK harus belajar lagi.

"Ya mungkin dia (Saut) nggak ngerti ya, dia nggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi dia itu," ujar Fadli di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

Baca Juga: SOAL PEMBANTAIAN PEKERJA DI PAPUA, FADLI ZON: PEMERINTAH GAGAL MENJAMIN KEAMANAN WARGA

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, pengesahan Undang-undang bukan hanya kewenangan DPR, melainkan pemerintah juga turut andil. Sehingga harus ada kesepakatan di antara kedua pihak ini.

"Saya kira ini bukan persoalan mau atau tidak mau. Tapi ini soal tarikan-tarikan politik dan tidak semua harus diundangkan," lanjutnya.

Selain itu, Fadli menegaskan bahwa tidak semua pengajuan Rancangan Undang-undang harus disahkan. Karena harus dilihat dulu kebutuhan untuk masyarakat luasnya. Kebebasan rakyat pun harus tetap dipertimbangkan.

"Rakyat juga belum tentu mau diatur dengan Undang-undang, ya kan? Kan perlu ada kebebasan. Kecuali undang-undang yang memang dibutuhkan," tegasnya.

Fadli pun meminta Saut tak sembarangan bicara. Apalagi jika pernyataan yang dikeluarkan tidak sesuai tupoksi.

"Pernyataan itu saya kira pernyataan yang di luar tupoksinya sebagai Komisioner KPK. Jadi, harus hati-hatilah jangan ngomong sembarangan gitu," kata Fadli.

Baca Juga: KPK: DPR JANGAN DIGAJI KALAU TAK KUNJUNG RAMPUNGKAN UU

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berbicara soal pembahasan RUU di DPR RI. Saut mengusulkan agar anggota DPR yang malas membahas dan mengesahkan undang-undang tidak digaji.

"Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang. Hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest," ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

"Jadi kalau ada undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji, pak ketua," lanjutnya.
close