Thursday, December 6, 2018

KPK: DPR Jangan Digaji Kalau Tak Kunjung Rampungkan UU

Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang( ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)


Jurnalpolitik.id -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengkritik kinerja sebagian anggota DPR RI yang tak kunjung merampungkan sejumlah rancangan perundang-undangan.

Ia mengatakan, terdapat 24 RUU yang diajukan ke DPR RI tahun 2018, dan 16 di antaranya sudah masuk pembahasan. Tapi, dari total 16 RUU yang dibahas, hanya tiga RUU yang berhasil disahkan sebagai UU.

Maka itu, Saut menilai, anggota DPR yang malas membahas serta mengesahkan RUU tidak perlu digaji. Dengan kata lain, anggota DPR digaji berdasarkan jumlah RUU yang dirampungkan.


"Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest," kata Saut di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa 4 Desember 2018.

"Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua," imbuhnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku setuju dengan usul tersebut. Namun, kata dia, usulan tersebut seharusnya juga berlaku untuk pemerintah. Sebab, pemerintah juga terlibat dalam pembahasan UU.

"Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah di gaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah," tutur politikus yang kerap disapa Bamsoet itu.


Kemudian, Bamsoet memberikan contoh salah satu Undang-undang yang sampai saat ini belum selesai. Salah satu yang disebut yakni UU minuman beralkohol dan UU tembakau.

"Kalau pemerintah sering enggak datang, maka dipastikan pemerintah tidak setuju dengan undang-undang itu. Saya lihat daftar absen pemerintah enggak pernah datang,” tukasnya.

Menurut Bambang, bila anggota DPR tak digaji lantaran tak merampungkan RUU, maka pemerintah juga harus diperlakukan sama.



close