Sunday, December 9, 2018

Fadli Zon Sebut Kinerja Pemerintah dalam Memberantas Korupsi Jalan di Tempat

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengkritik pemberantasan korupsi di Indonesia yang jalan di tempat. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Jurnalpolitik.id - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai upaya pemerintah Indonesia mendorong pemberantasan korupsi jalan di tempat. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendukung pemberantasan korupsi bisa dikatakan masih artifisial.

Tak substantif. Demikian salah satu poin yang disampaikan Fadli yang juga sebagai Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), dalam peringatan hari anti korupsi se-dunia 9 Desember 2018.

"Secara umum saya mencatat agenda pemberantasan di Indonesia berjalan di tempat. Berdasarkan data indeks persepsi korupsi Transparansi Internasional, misalnya, di 2017 Indonesia berada di peringkat ke-96 dengan skor 37," kata Fadli.

Baca Juga: SOAL PEMBANTAIAN PEKERJA DI PAPUA, FADLI ZON: PEMERINTAH GAGAL MENJAMIN KEAMANAN WARGA

"Skor tersebut sama dengan skor di 2016. Ironisnya, selain tak ada peningkatan skor, justru secara peringkat Indonesia turun dari 90 di 2016 menjadi 96 di 2017. Dari sini saja kita bisa melihat kinerja pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi jalan ditempat, bahkan tertinggal," tambah Fadli.

Fadli menjelaskan, data di atas sekaligus mematahkan euphoria terhadap peningkatan jumlah OTT (operasi tangkap tangan). Sejak awal 2018 hingga saat ini tercatat sudah ada 37 jumlah OTT.

Menurutnya, jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2016 yang hanya 19 OTT. Tapi faktanya indeks persepsi korupsi kita justru stagnan. Ini menandakan pemberantasan korupsi tak cukup melalui penindakan, tapi juga dibutuhkan komitmen pencegahan korupsi dalam berbagai aspek.

"Minimnya upaya pembenahan pemberantasan korupsi, diperburuk dengan lemahnya komitmen pemerintah terhadap pencegahan korupsi di tubuhnya sendiri. Ini tercermin dari terlibatnya sejumlah kementerian dan lembaga yang justru tersandung kasus korupsi besar," tuturnya.

"Seperti kasus korupsi di Direktorat Pajak, Kejaksaan, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa. Berdasarkan data BKN 2018, terdapat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat tindak korupsi," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, dari jumlah tersebut, 98 PNS tercatat berada di instansi pusat. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama menjadi dua instansi dengan jumlah PNS yang terlibat korupsi tertinggi.

Tak hanya itu, menurutnya, korupsi juga terjadi pada proyek-proyek infrastruktur yang sedang dijalankan pemerintah. Berdasarkan catatan ICW, pada tahun 2017 terdapat 241 kasus korupsi dan suap yang terkait pengadaan sektor infrastruktur.

Fadli menuturkan, hal ini menjadikan sektor infrastruktur menempati posisi teratas kasus korupsi. Akibatnya, negara merugi Rp1,5 triliun dengan nilai suap mencapai Rp34 miliar.

Baca Juga: KPK WACANAKAN DPR TAK DIGAJI, FADLI ZON: JANGAN NGOMONG SEMBARANGAN

"Saya melihat, potensi pelanggaran akan semakin besar. Apalagi jika proyek infrastruktur dipaksakan untuk selesai 2019. Tentunya akan membuka celah untuk bermain-main dengan anggaran negara," jelas Fadli.

Lebih lanjut, Fadli Zon mengatakan, rendahnya komitmen pemerintah juga tercermin dari berlarut-larutnya pengungkapan kasus Novel Baswedan. Presiden di awal-awal kejadian berjanji menuntaskan kasus ini. Namun sudah lebih dari 600 hari, faktanya tak ada hasil nyata.

Bahkan fadli menilai, pemerintah terkesan berupaya mengalihkan tanggung jawab dan menghindar. Ini akan menjadi preseden buruk. Tak hanya bagi upaya pemberantasan korupsi, tapi juga bagi upaya penegakan hukum yang lebih luas.

"Hari antikorupsi sedunia pada 9 Desember ini, harusnya menjadi momen pemerintah untuk lebih serius dalam mendorong agenda pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia tak bisa lagi bersandar pada model pemadam kebakaran saja. Harus ada upaya lebih substantif. Kita tak ingin terjadi juga kasus-kasus tebang pilih apalagi didasarkan kepentingan politik jangka pendek. Inilah tantangan besar kita sekarang," tutup Fadli.
close