Saturday, December 22, 2018

Anggap Pencitraan, Kubu Prabowo: Kita Dibodohi Jokowi soal Freeport

Ahmad Riza Patria (IM)
Jurnalpolitik.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap keberhasilan pemerintah meraih 51 persen saham PT Freeport hanya bentuk dari pencitraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, kata dia, banyak poin-poin terkait terjadinya pelepasan saham itu yang malah bukan sesuatu yang harus dibanggakan.

Anggota BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, bahwa pelepasan saham atau divestasi PT Freeport Indonesia dibantu oleh PT Inalum dengan menggunakan globalbond atau obligasi internasional. Menurutnya, hal itu justru malah membodohi masyarakat.

Pasalnya, jika diteliti lebih dalam, penggunaaan globalbond oleh PT Inalum itu artinya membeli saham PT Freeport dengan menggunakan dana dari pihak asing.

Baca Jokowi: TKN: Akuisisi Freeport Bukti Jokowi Bukan Pro Asing

"Artinya apa? Itu utang dari asing. Sama juga bohong. Sama juga dimiliki asing, dibayar pakai dolar dan sebagainya. Sederhana saja. Jadi kita ini dibodohin aja soal Freeport," kata Riza di kutip dari suara.comSabtu (22/12).

Menurutnya, pembelian saham PT Freeport bisa dikatakan membanggakan kalau menggunakan dana murni dari negara ataupun murni dari pembelian saham oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Sementara, jika pembelian saham PT Freeport melalui PT Inalum dengan globalbond, artinya menurutnya malah nantinya yang untung balik lagi ke pihak asing. Bahkan kata Riza, bisa saja CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson juga memiliki saham di PT Inalum.

"Penyertaan modal Inalum itu pakai dana asing. Ya, sama saja, Mc Moran juga nanti yang beli. Orang bilang hebat, justru saya bilang keblinger ini," ujarnya.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menyimpulkan bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi mendapatkan 51 persen saham PT Freeport hanyalah pencitraan menjelang Pemilihan Presiden 2019. Bahkan menurutnya, hal tersebut malah makin menunjukkan kalau pemerintah Jokowi pro terhadap asing.

Baca Jokowi: Fadli Zon: Pemerintah Bangun Insfraktuktur Itu Kewajiban, Bukan Prestasi

"Karena Freeport dibayar oleh asing menggunakan metode global bond, bukan domestic bond. Jelas sekali (pencitraan). Jadi rakyat sudah cerdas, ini akal-akalan," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan pengambilalihan mayoritas saham Freeport oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Inalum membayar US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto untuk itu.

Meski memiliki saham mayoritas, Pemerintah Indonesia masih menyerahkan pengelolaan kepada Freeport McMoran.

"Saya sangat yakin engineer Indonesia bisa, hanya kita perlu belajar, suatu hari saya yakin alumni kita bisa. Cuma perlu belajar dari McMoran sebagai best proven operator underground mining (pengelola terbaik tambang bawah tanah)," kata Direktur Utama Inalum Budi Gunadi, Jumat (21/12).

Guna membiayai akuisisi Freeport, Inalum telah menerbitkan obligasi global sebesar US$4 miliar atau sekitar Rp58 triliun (kurs Rp14.500). Obligasi global ini diterbitkan dalam empat seri dengan pilihan tenor dari tiga sampai 30 tahun.

Penerbitan obligasi itu dilakukan pada bulan lalu. Kini Inalum mengklaim sudah mengantongi US$4 miliar untuk dan siap menyelesaikan transaksi pengambilalihan 51 persen saham Freeport Indonesia.
close