Wednesday, December 5, 2018

Ada Spanduk #JokowiBersamaPKI, Sandiaga: Itu Harus Dipertanggungjawabkan Secara Hukum



Jurnalpolitik.id - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno mempersilakan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) untuk mengusut keberadaan spanduk provokatif yang dipasang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

Spanduk itu memuat lima tagar, yakni #PKIBerkedokPancasila, #JKWBersamaPKI, #JKWHoakNasional, #JKWSontoloyoNasional, dan #JKWGenderuwoNasional. Tertulis juga kalimat "2019 Tenggelamkan PKI". 

Spanduk itu juga memuat foto calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno lengkap dengan nomor urut mereka sebagai peserta pemilu. Selain itu, tercatat pula logo parpol pendukung pasangan tersebut. Sementara itu di sisi kanan spanduk tertulis sejumlah tagar, di antaranya menyatakan Jokowi bersama PKI.

"Silakan Bawaslu untuk mengusut, dan seandainya itu dari pihak kami harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi juga jangan sampai kita saling menyalahkan," kata Sandiaga saat menghadiri Rumah Pemenangan Prabowo - Sandi di Perumahan Permata Jingga, Kota Malang, Rabu, 5 Desember 2018.


Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, selama ini pihaknya menekankan pentingnya kampanye yang santun, cerdas dan ikhlas.  

Sandiaga juga meminta kepada semua pihak untuk tidak memanfaatkan kesempatan yang dapat memecah belah keutuhan bangsa selama masa kampanye Pilpres 2019 berlangsung. 

"Saya sampaikan bahwa kita berkampanye dengan santun, berkampanye dengan cerdas dan berkampanye dengan penuh keikhlasan. Kita tidak ingin kita terpecah belah. Dan saya mengimbau kepada seluruh pihak baik pihak kami maupun pihak yang lain," katanya.  

"Jangan mengail di air keruh. Ini Pak Prabowo dan saya selalu menitipkan pesan agar kita tidak memecah belah. Dan kita memberikan pesan - pesan yang santun dan mempersatukan." 


Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) juga angkat bicara terkait keberadaan spanduk provokatif itu. TKN mengatakan, keberadaan spanduk tersebut telah melecehkan, menghina, dan menurunkan wibawa seorang kepala negara.

"Itu tidak boleh dalam konstitusi kita, negara ini adalah presidensial dan siapapun kepala negara harus dijunjung oleh warga negaranya," kata Wakil Ketua TKN KIK Abdul Kadir Karding di Jakarta, Rabu (5/12).

Karding kemudian meminta aparat berwajib untuk bertugas tidak hanya sampai mencabut spanduk tersebut. Lebih jauh, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta polisi untuk bertindak cepat dan proaktif untuk menyelidiki siapa pelaku dan langkah yang harus diambil berikutnya usai pemasangan spanduk tersebut.

Dalam kesempatan itu, Karding juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di perundang-undangan. Dia menegaskan, kejadian semacam ini tidak bisa dibiarkan sehingga kembali terjadi secara berulang-ulang.

"Sekali lagi aparat kepolisian maupun Bawaslu direksinya masing-masing, untuk Kepolisian itu hukum dan pidana sementara Bawaslu itu pemilu," katanya.

Bawaslu DKI Jakarta mengaku akan melakukan investigasi terhadap pemasangan spanduk provokatif yang menghina Presiden Jokowi itu. Bawaslu juga mengklaim sudah menurunkan spanduk yang dipasang di kawasan Tanah Abang.

"Kemarin (Selasa) pagi sekitar pukul 09.00 WIB sudah dilakukan penurunan," ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi ketika dikonfirmasi wartawan Rabu (5/12).



close