Friday, April 20, 2018

Fahri Pertanyakan Kapan Anggaran 601 M untuk Gedung Baru DPR Dicairkan Pemerintah

Jurnalpolitik.id - Anggaran pembangunan gedung baru Tahap I senilai Rp 601,93 miliar yang sudah masuk dalam APBN 2018, hingga kini tak kunjung dicairkan. Dana tersebut rencananya untuk menggantikan Gedung Nusantara I DPR RI. Juga untuk pembangunan alun-alun demokrasi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun tampak kesal dengan lambatnya pencairan dana tersebut.

"Bagus sampai jatuh gedung itu, banyak korban. Mungkin itu nanti (baru dibangun gedung baru)," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Kamis, (19/4/2018).

Menurut Fahri, sudah semestinya pemerintah mencairkan anggaran pembangunan gedung baru. Gedung DPR bukan untuk anggota DPR, tapi kepentingan bangsa dan demokrasi.

"Nggak mau kita kalau belum ada korbannya. Mungkin kalau sudah jatuh korban. Begitu tadi gedung jatuh, kayak liftnya. Kalau lift itu udah jatuh tiap hari loh, dari 560 anggota itu tidak ada satupun anggota yang nggak pernah kejebak dalam lift. Coba Anda tanya aja itu," ujar dia.

Fahri menduga, alasan pemerintah tak kunjung mencairkan dana tersebut terkait dengan citra DPR saat ini.

"Tapi ya sudahlah, DPR, nggak bagus citranya," kata Fahri.

Adapun angka Rp 601 miliar tersebut berdasarkan hasil audit pemeriksaan kelayakan Gedung Nusantara I DPR oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Anggaran itu hingga kini belum dicairkan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, lembaganya bakal segera mengirimkan surat kepada pemerintah untuk menanyakan kepastian pencairan dana tersebut.

“Mengingat gedung DPR saat ini sudah tidak memadai dan kelebihan kapasitas,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

DPR pun mempertimbangkan tak akan meneruskan pengajuan anggaran pembangunan gedung baru untuk dimasukan ke dalam RAPBN 2019 jika pemerintah tak kunjung mencairkan anggaran pembangunan gedung baru Tahap I ini.

"Jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung DPR pada tahun 2018 ini, maka DPR akan mempertimbangan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan pembangunan gedung DPR tersebut di pagu indikatif RAPBN 2019," kata Bambang Soesatyo

"Walaupun BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) telah menyampaikannya di sidang paripurna," lanjut politikus yang akrab disapa Bamsoet itu.

[caption id="attachment_15198" align="aligncenter" width="780"]Ketua DPR Bambang Soesatyo. Ketua DPR Bambang Soesatyo.[/caption]

Namun demikian, DPR akan menyurati pemerintah terlebih dahulu untuk memastikan apakah pemerintah tetap bersikeras tak mencairkan anggaran. Sebab, lanjut Bamsoet, nantinya DPR membutuhkan tambahan ruang kerja bagi 15 anggota dewan pada periode 2019-2024.

Terlebih, menurut Bamsoet, saat ini Gedung DPR sudah melebihi kapasitas sehingga tak lagi memadai. "DPR akan menyurati kembali Pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan Alun-alun Demokrasi sesuai dengan yang sudah dianggarkan dalam anggaran belanja dewan dalam APBN 2018 sebesar Rp 601,93 miliar," ujar dia.

Rencana pembangunan gedung DPR kembali mencuat dalam rapat paripurna Dewan, pekan lalu. BURT DPR kembali mengusulkan dana Rp 640,86 miliar untuk tahapan pembangunan gedung DPR. Angka itu masuk RAPBN 2019 untuk DPR dengan total Rp 7,7 triliun.

Perincian bangunan itu adalah Rp 359,27 miliar untuk gedung baru dan Rp 281,58 miliar untuk alun-alun demokrasi. Semua anggota DPR dalam rapat paripurna pun menyetujui penambahan anggaran pembangunan gedung baru DPR ataupun internal mereka. Padahal Kementerian Keuangan belum mengucurkan dana Rp 601 miliar karena belum mendapatkan izin dari Presiden.
close